Manokwari - Warga kota Manokwari, Ibu kota provinsi Papua Barat, tiba-tiba berhamburan keluar dari rumah-rumah mereka tepat sekitar 20.15 WIT atau 08.15 malam.
Penghuni yang berada disekitar pantai langsung mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelematkan diri, yang berada pada gedung-gedung tinggi mencari tempat yang aman, ke tempat terbuka.
Sementara yang sempat memakai kendaraan roda dua dan empat pun ikut mengamankan diri, mereka ramai-ramai menepi ke sudut jalan. Pada waktu itu aktifitas warga masih ramai. Wajah kota Manokwari malam itu tiba-riba ramai.
Disana-sini kepanikan terlihat. Warga Manokwari kembali diguncang gempa 6.0 Skala Richter. Trauma 2008 dan 2009 kembali terusik.
Penghuni beberapa gedung tinggi berhamburan keluar dengan berbagai cara. Ada yang melompat dari lantai tinggi untuk menyelamatkan diri, ada yang mengenakan baju tidur dan handuk.
Penghuni dilokasi Borobudur yang terletak dibibir pantai berhamburan keluar, memilih mengamakan diri pada tempat yang lebih tinggi. Akibatnya sekitar jalan raya ramai disesaki para pengungsi.
BMKG Pusat menyebut gempa berkekuatan 6,0 SR itu berlokasi 13 KM di Tenggara Manokwari dengan kedalaman 23 KM. Gempa susulan diperkirakan masih terjadi, hanya, skalanya akan lebih kecil. Namun potensi tsunami dikatakan tidak ada.
“Perlu diketahui bahwa gempa itu tidak berpotensi tsunami,” kata Ketua BMKG Pusat. BMKG juga merilis, saat gempa terjadi, sempat terjadi arus tsunami, namun hanya di tengah laut, tidak berdampak ke wilayah daratan.
“BMKG terus memonitor perkembangan wilayah kepala burung, Papua Barat untuk melihat perkembangan gempa secara akurat”kata ketua BMKG.
Saat ini petugas tanggap bencana sedang diturunkan ke lapangan untuk mencari kemungkinan korban yang ditimbulkan akibat gempa. Laporan sementara menyebut tidak ada korban dan kerusakan yang parah dari gempa tersebut.
Jumat, 23 Oktober 2009
Rabu, 09 September 2009
Kunjungan Dewan PB ke Negeri “Sakura dan Ginseng”, Polemik
Topik “Keberangkatan Dewan ke Jepang, Negeri Sakura dan Korsel, negeri Ginseng“ menjadi bahan diskusi hangat para facebooker anggota Komunitas Pengguna Facebook Papua Barat (KPFM PB)
-----------------------------
Oleh : Duma T. Sanda
KOMUNITAS INI memiliki members dari Manokwari, hingga pulau Jawa dan Luar Negeri. Mulai dari kalangan mahasiswa, praktisi serta aktivis LSM, umumnya mereka berasal dari Kota Manokwari. Saat ini jumlah members group ini telah menembus angka 1.609 orang.
Dari penelusuran saya, terangkum beberapa petikan yang disuarakan members group KPFM PB, sejak wacana ini terangkat ke ruang publik. Berikut kutipan berbagai keluh, saran dan kritik yang mereka disampaikan.
Ismail Rizal misalnya, anggota pertemanan satu ini mengusulkan, uang sebanyak 3,7 milyar mestinya digunakan membangun desa tertinggal di wilayah Papua Barat. Bahkan, ia menyarankan para anggota dewan terhormat di Provinsi ini patut mencontohi kepemimpinan Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze.
“Contohilah Bupati Merauke.... Walau hanya Bupati... dia bisa mengoptimalkan dana pembangunan daerah dan kabupaten di wilayah Selatan Papua itu telah memiliki 2 buah pesawat Boeing....untuk memudahkan warganya dalam akses transportasi....Terima kasih...,” sarannya.
Sementara Theophillus Lekitoo, memberi kata kunci yang cukup menyontak, ia menyampaikan bahasa terima kasih atas lawatan anggota DPRD ke luar negeri yang akan menjalin kerjasama parlemen ke Jepang dan Korsel dibidang kelautan-perikanan. “Tapi, kalo bisa bawa masyarakat yang punya kompetensi di bidang itu, agar kita tidak tertipu,” katanya.
Etni Veni, rekan pertemanan lainnya justru mempertanyakan jumlah anggota dewan yang hampir semuanya berangkat. Ia menyangsikan keberangkatan itu. “Kalau nyatanya hanya satu dua investor yang akan di bawa ke Papua Barat. Lebih baik dana tu bikin baik jalan yang bocor-bocor nie... Atau pi bikin jalan di kampung-kampung sana... Dong rame juga, paling yang bicara hanya berapa orang saja mo, baru yang lain iklan saja... Bikin emosi saja...!!,” pungkasnya.
Markus Selsius Womas Maxie juga menyindir, uang tersebut lebih baik diberikan kepada orang lanjut usia janda, duda dan anak yatim piatu, juga kaum fakir miskin yang butuh pertolongan.
Sementara Rachim Edwin Sanaki menyoroti lemahnya aturan-aturan yang mengikat para pelaku ekonomi di daerah ini. Seperti lemahnya aturan mengenai sistem pelepasan tanah adat hingga hingga oknum dan pejabat yang gemar melakukan pungutan liar.
“Ke Jepang dan Korea untuk cari investor?. NONSEN, banyak investasi besar berbasis SDA terbentur biaya pelepasan tanah yang selangit, belum lagi oknum-oknum birokrat dan keamanan yang memeras mereka dengan macam-macam pungli. Sungguh sangat disesali,” sungutnya.
“3,7 miliar lebih baik untuk pengadaan internet di Sururey, Tahota, Minyambow, Momiwaren, Isim, Mamey, Nuhuwey. Supaya informasi bisa cepat di terima masyarakat...bravo Manokwari, beloved city,” pesan Rachim Edwin Sanaki.
Kami mencatat, jumlah ungkapan serupa dari rekan pertemanan lainnya masih berlimpah. Bahkan, mereka menegaskan akan terus memantau setiap perkembangan di Manokwari.
Kantor Dewan dan Sekwan Sepi
Sementara itu, kantor DPRD Provinsi dan ruang kerja Sekretariat Dewan di Kompleks Kota Raja, Kamis, (09/09/09), selepas keberangkatan, nampak sepi.
Beberepa staf Sekwan yang ditemui membenarkan banyaknya jumlah staff sekwan yang ikut berangkat. Dari pantauan, beberapa masih terlihat melakukan sejumlah aktifitas disalah kantor Sekwan, dekat kantor BP3D PB. “Saya tidak berangkat karena kemarin sudah berangkat ke China,” tukas salah satu staf.
Selain itu, beberapa staf mengaku, yang berangkat hanya yang telah berstatus PNS. “Kalau kita masih honor di sini,” cetus salah satu honorer sambil membaca daftar nama 36 anggota Dewan dan 17 staff sekwan yang telah berangkat, daftar itu milik sekretariat dewan.
Ketika diminta memperlihatkan lembaran itu, dirinya enggan. Dilain sisi, staf lainnya yang coba dimintai komentar, mengaku takut. “Saya tidak mau bicara. Nanti kamu tulis dikoran lagi,” ujarnya singkat sambil berlalu.
Menurut informasi, 17 staf dewan ikut berangkat untuk mendampingi anggota dewan. Namun, sumber tersebut tidak merinci tempat-tempat yang akan dituju rombongan.
Seperti informasi sebelumnya, keberangkatan tim ke Jepang dan Korsel, menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3,7 miliar. Dana yang terbilang cukup besar untuk keperluan menajamkan investasi di bidang perikanan dan kelautan.
Kadis Perikanan dan Kelautan serta Kabiro Investasi Setda Provinsi Papua Barat pun ikut dalam lawatan tersebut. Mereka dijadwalkan kembali ke Manokwari tanggal 17 september mendatang.
Terus di Kawal
Beberapa media cetak lokal terus mempertanyakan hasil yang dicapai dari keberangkatan itu. Terhitung sejak Cahaya Papua pertama kali mengangkatnya ke publik, Sabtu, (05/04/09),. Lalu diikuti media lain. Keberangkatan itupun, saat ini menjadi polemik di tengah warga.
Sebelum keberangakatan, Yosep Johan Auri dan Amos H. May, caleg terpilih DRPD Papua Barat, pernah melempar ketidaksetujuannya. Bahkan pengacara, LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy pun keras mempertanyakan hasil yang akan di capai.
Mirip pendapat Auri dan Amos, Sius Dowansiba, caleg terpilih DRPD PB mengatakan, meski tidak secara tegas menyoal keberangkatan itu, ia tetap meminta rekan-rekannya untuk memikir ulang rencana itu sebelum berangkat.
Beberapa anggota dewan yang setuju, seperti, Oriegenes Nauw, Jimmy Demianus Ijie, mengatakan penolakan yang dilakukan publik tidak tepat karena telah terlambat. Apalagi telah rencana itu telah masuk dalam dokumen APBD 2009. “Mau tidak mau mereka harus berangkat,”kata Oriegenes Nauw.
Hingga jumat, (09/09/09), beberapa media masih terus mempropaganda keberangkatan itu. ***
-----------------------------
Oleh : Duma T. Sanda
KOMUNITAS INI memiliki members dari Manokwari, hingga pulau Jawa dan Luar Negeri. Mulai dari kalangan mahasiswa, praktisi serta aktivis LSM, umumnya mereka berasal dari Kota Manokwari. Saat ini jumlah members group ini telah menembus angka 1.609 orang.
Dari penelusuran saya, terangkum beberapa petikan yang disuarakan members group KPFM PB, sejak wacana ini terangkat ke ruang publik. Berikut kutipan berbagai keluh, saran dan kritik yang mereka disampaikan.
Ismail Rizal misalnya, anggota pertemanan satu ini mengusulkan, uang sebanyak 3,7 milyar mestinya digunakan membangun desa tertinggal di wilayah Papua Barat. Bahkan, ia menyarankan para anggota dewan terhormat di Provinsi ini patut mencontohi kepemimpinan Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze.
“Contohilah Bupati Merauke.... Walau hanya Bupati... dia bisa mengoptimalkan dana pembangunan daerah dan kabupaten di wilayah Selatan Papua itu telah memiliki 2 buah pesawat Boeing....untuk memudahkan warganya dalam akses transportasi....Terima kasih...,” sarannya.
Sementara Theophillus Lekitoo, memberi kata kunci yang cukup menyontak, ia menyampaikan bahasa terima kasih atas lawatan anggota DPRD ke luar negeri yang akan menjalin kerjasama parlemen ke Jepang dan Korsel dibidang kelautan-perikanan. “Tapi, kalo bisa bawa masyarakat yang punya kompetensi di bidang itu, agar kita tidak tertipu,” katanya.
Etni Veni, rekan pertemanan lainnya justru mempertanyakan jumlah anggota dewan yang hampir semuanya berangkat. Ia menyangsikan keberangkatan itu. “Kalau nyatanya hanya satu dua investor yang akan di bawa ke Papua Barat. Lebih baik dana tu bikin baik jalan yang bocor-bocor nie... Atau pi bikin jalan di kampung-kampung sana... Dong rame juga, paling yang bicara hanya berapa orang saja mo, baru yang lain iklan saja... Bikin emosi saja...!!,” pungkasnya.
Markus Selsius Womas Maxie juga menyindir, uang tersebut lebih baik diberikan kepada orang lanjut usia janda, duda dan anak yatim piatu, juga kaum fakir miskin yang butuh pertolongan.
Sementara Rachim Edwin Sanaki menyoroti lemahnya aturan-aturan yang mengikat para pelaku ekonomi di daerah ini. Seperti lemahnya aturan mengenai sistem pelepasan tanah adat hingga hingga oknum dan pejabat yang gemar melakukan pungutan liar.
“Ke Jepang dan Korea untuk cari investor?. NONSEN, banyak investasi besar berbasis SDA terbentur biaya pelepasan tanah yang selangit, belum lagi oknum-oknum birokrat dan keamanan yang memeras mereka dengan macam-macam pungli. Sungguh sangat disesali,” sungutnya.
“3,7 miliar lebih baik untuk pengadaan internet di Sururey, Tahota, Minyambow, Momiwaren, Isim, Mamey, Nuhuwey. Supaya informasi bisa cepat di terima masyarakat...bravo Manokwari, beloved city,” pesan Rachim Edwin Sanaki.
Kami mencatat, jumlah ungkapan serupa dari rekan pertemanan lainnya masih berlimpah. Bahkan, mereka menegaskan akan terus memantau setiap perkembangan di Manokwari.
Kantor Dewan dan Sekwan Sepi
Sementara itu, kantor DPRD Provinsi dan ruang kerja Sekretariat Dewan di Kompleks Kota Raja, Kamis, (09/09/09), selepas keberangkatan, nampak sepi.
Beberepa staf Sekwan yang ditemui membenarkan banyaknya jumlah staff sekwan yang ikut berangkat. Dari pantauan, beberapa masih terlihat melakukan sejumlah aktifitas disalah kantor Sekwan, dekat kantor BP3D PB. “Saya tidak berangkat karena kemarin sudah berangkat ke China,” tukas salah satu staf.
Selain itu, beberapa staf mengaku, yang berangkat hanya yang telah berstatus PNS. “Kalau kita masih honor di sini,” cetus salah satu honorer sambil membaca daftar nama 36 anggota Dewan dan 17 staff sekwan yang telah berangkat, daftar itu milik sekretariat dewan.
Ketika diminta memperlihatkan lembaran itu, dirinya enggan. Dilain sisi, staf lainnya yang coba dimintai komentar, mengaku takut. “Saya tidak mau bicara. Nanti kamu tulis dikoran lagi,” ujarnya singkat sambil berlalu.
Menurut informasi, 17 staf dewan ikut berangkat untuk mendampingi anggota dewan. Namun, sumber tersebut tidak merinci tempat-tempat yang akan dituju rombongan.
Seperti informasi sebelumnya, keberangkatan tim ke Jepang dan Korsel, menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3,7 miliar. Dana yang terbilang cukup besar untuk keperluan menajamkan investasi di bidang perikanan dan kelautan.
Kadis Perikanan dan Kelautan serta Kabiro Investasi Setda Provinsi Papua Barat pun ikut dalam lawatan tersebut. Mereka dijadwalkan kembali ke Manokwari tanggal 17 september mendatang.
Terus di Kawal
Beberapa media cetak lokal terus mempertanyakan hasil yang dicapai dari keberangkatan itu. Terhitung sejak Cahaya Papua pertama kali mengangkatnya ke publik, Sabtu, (05/04/09),. Lalu diikuti media lain. Keberangkatan itupun, saat ini menjadi polemik di tengah warga.
Sebelum keberangakatan, Yosep Johan Auri dan Amos H. May, caleg terpilih DRPD Papua Barat, pernah melempar ketidaksetujuannya. Bahkan pengacara, LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy pun keras mempertanyakan hasil yang akan di capai.
Mirip pendapat Auri dan Amos, Sius Dowansiba, caleg terpilih DRPD PB mengatakan, meski tidak secara tegas menyoal keberangkatan itu, ia tetap meminta rekan-rekannya untuk memikir ulang rencana itu sebelum berangkat.
Beberapa anggota dewan yang setuju, seperti, Oriegenes Nauw, Jimmy Demianus Ijie, mengatakan penolakan yang dilakukan publik tidak tepat karena telah terlambat. Apalagi telah rencana itu telah masuk dalam dokumen APBD 2009. “Mau tidak mau mereka harus berangkat,”kata Oriegenes Nauw.
Hingga jumat, (09/09/09), beberapa media masih terus mempropaganda keberangkatan itu. ***
Senin, 07 September 2009
Komunikasi Politik
Aura Pilkada Terasa di Facebook
Adalah tim kampanye Barack Husain Obama, Presiden Amerika Serikat saat ini,yang membuktikan bahwa teknologi merupakan instrumen politik yang mumpuni.
Melalui wahana jejaring sosial dunia maya, facebook (FB), tim kampanye Obama mampu menggalang simpati, donasi, bahkan dukungan politik yang kuat dari rakyat Amerika. Obama yang sama sekali tak diperhitungkan, karena usianya yang muda, kini memimpin negara adidaya itu.
RUPANYA KEBERHASILAN OBAMA, menjadi inspirasi tersendiri bagi para politisi di Indonesia. Buktinya para politisi di negeri ini, mulai beramai – ramai menggunakan FB sebagai media sosialisasi diri, baik itu pada moment pemiliu legislatif, pilpres, hingga pilkada.
Akan halnya di Manokwari, seperti yang dilakukan Bastian Salabay, salah satu figur yang mulai mencuat ke permukaan sebagai bakal calon bupati Manokwari periode 2010-2015.
FB tersebut dikelola tiga orang admin dalam sebuaah Group bernama Bastian Salabay for Manokwari. Setidaknya, sekitar 100 orang telah bergabung dalam media ini.
Melalui media ini pula, Salabay gencar berkomunikasi dengan para Facebooker. Mereka yang bergabung dalam group ini gencar memberi masukkan terkait situasi politik, hingga menitip asa pada figur yang kini memimpin STT Ericson Triit Manokwari itu.
Kami, Sabtu, (5/9), masuk dan mengamati beberapa topik diskusi dalam grup ini. Beberapa pengunjung berharap Bastian tetap maju karena dianggap layak melanjutkan model kepemimpinan yang telah dirintis Dominggus Mandacan. Nico Larumpaa, seorang anggota dari Group ini mengatakan, Salabay ideal karena mengginginkan keamanan dan kedamaian di tanah ini (Manokwari).
“Saya tetap berdoa buat bapak supaya sukses dalam pencalonan bupati nanti, sebab figur bapak yang pas untuk memimpin kota Manokwari untuk semeNtara ini,” komentar Nico Gerry Kossay.
Sementara Kepala Kantor Bird’s Head Seascape’s (BHS) , Phil Erari, menegaskan “Barangsiapa yang merasa terpanggil mengawal Manokwari dan penduduknya. Maka ia hendaknya patuh pada prinsip-prinsip Injil dan membangun Manokwari di atas jalan itu.” Hal senada ditulis Ronny Meyah Salabay.
Salah satu pendukung Salabay, Menas Mirin, dalam Group itu bahkan telah memanggil Salabay dengan sebutan bupati, ini kutipannya : “Siang bapak Bupati Manokwari! Anak tetap mendukung dalam doa dan semoga sukses! Shalom!!!!.”
Sayangnya komunikasi politik yang terbangun dalam media itu berlangsung searah. Pasalnya baik Admin maupun Salabay sendiri tak membalas satu tulisan pun. Seorang Facebooker, Johnny M Simorangkir berharap, semua tulisan tersebut dibalas.
“Saya punya usul agar Pak Bas juga sering menulis di FB ini sekaligus juga di jawab surat-surat yang masuk padanya, karena dengan demikian masyarakat Manokwari lebih mengenal.GBU,” pesannya.
Salabay Juga belum membalas beberapa pertanyaan jurnalis CP yang disampaikan melalui FB pribadinya. Sejauh penelusuran, dari sekian banyak figur yang diwacanakan bakal ikut dalam kontestasi pilkada Manaokwari, hanya Salabay yang menggunakan FB sebagai ajang sosialisasi.
Jika menyimak tulisan yang tertera dalam goup itu, nampaknya tak semua facebooker yang bergabung di dalamnya merupakan pendukung Salabay. Beberapa diantaranya sekedar memberikan pandangannya, terkait dinamika politik pilkada. Ada pula yang menyarankan Bastian maju memakai jalur independen dalam pencalonan nanti.
“Salam hangat. Mohon maaf. Secara pribadi saya menilai bapak pantas namun saya agak pesimis : melihat dinamika politik yang berkembang belakangan ini, kemungkinan besar bapak akan kesulitan mencari kendaraan politik. Jalur Independen merupakan langkah alternatif yang bisa bapak tempuh,” tulis seorang members group itu, Patrix Barumbun Tandirerung, yang berprofesi sebagai jurnalis.
Semua pesan yang dititip dalam group itu tersimpan secara berurutan sesuai waktu penulisan pesan, dimulai dari tanggal 6 Agustus, dan teranyar 5 September 2009. Kebanyakan members group ini adalah kelompok terpelajar, kaum muda profesional.
Adalah tim kampanye Barack Husain Obama, Presiden Amerika Serikat saat ini,yang membuktikan bahwa teknologi merupakan instrumen politik yang mumpuni.
Melalui wahana jejaring sosial dunia maya, facebook (FB), tim kampanye Obama mampu menggalang simpati, donasi, bahkan dukungan politik yang kuat dari rakyat Amerika. Obama yang sama sekali tak diperhitungkan, karena usianya yang muda, kini memimpin negara adidaya itu.
RUPANYA KEBERHASILAN OBAMA, menjadi inspirasi tersendiri bagi para politisi di Indonesia. Buktinya para politisi di negeri ini, mulai beramai – ramai menggunakan FB sebagai media sosialisasi diri, baik itu pada moment pemiliu legislatif, pilpres, hingga pilkada.
Akan halnya di Manokwari, seperti yang dilakukan Bastian Salabay, salah satu figur yang mulai mencuat ke permukaan sebagai bakal calon bupati Manokwari periode 2010-2015.
FB tersebut dikelola tiga orang admin dalam sebuaah Group bernama Bastian Salabay for Manokwari. Setidaknya, sekitar 100 orang telah bergabung dalam media ini.
Melalui media ini pula, Salabay gencar berkomunikasi dengan para Facebooker. Mereka yang bergabung dalam group ini gencar memberi masukkan terkait situasi politik, hingga menitip asa pada figur yang kini memimpin STT Ericson Triit Manokwari itu.
Kami, Sabtu, (5/9), masuk dan mengamati beberapa topik diskusi dalam grup ini. Beberapa pengunjung berharap Bastian tetap maju karena dianggap layak melanjutkan model kepemimpinan yang telah dirintis Dominggus Mandacan. Nico Larumpaa, seorang anggota dari Group ini mengatakan, Salabay ideal karena mengginginkan keamanan dan kedamaian di tanah ini (Manokwari).
“Saya tetap berdoa buat bapak supaya sukses dalam pencalonan bupati nanti, sebab figur bapak yang pas untuk memimpin kota Manokwari untuk semeNtara ini,” komentar Nico Gerry Kossay.
Sementara Kepala Kantor Bird’s Head Seascape’s (BHS) , Phil Erari, menegaskan “Barangsiapa yang merasa terpanggil mengawal Manokwari dan penduduknya. Maka ia hendaknya patuh pada prinsip-prinsip Injil dan membangun Manokwari di atas jalan itu.” Hal senada ditulis Ronny Meyah Salabay.
Salah satu pendukung Salabay, Menas Mirin, dalam Group itu bahkan telah memanggil Salabay dengan sebutan bupati, ini kutipannya : “Siang bapak Bupati Manokwari! Anak tetap mendukung dalam doa dan semoga sukses! Shalom!!!!.”
Sayangnya komunikasi politik yang terbangun dalam media itu berlangsung searah. Pasalnya baik Admin maupun Salabay sendiri tak membalas satu tulisan pun. Seorang Facebooker, Johnny M Simorangkir berharap, semua tulisan tersebut dibalas.
“Saya punya usul agar Pak Bas juga sering menulis di FB ini sekaligus juga di jawab surat-surat yang masuk padanya, karena dengan demikian masyarakat Manokwari lebih mengenal.GBU,” pesannya.
Salabay Juga belum membalas beberapa pertanyaan jurnalis CP yang disampaikan melalui FB pribadinya. Sejauh penelusuran, dari sekian banyak figur yang diwacanakan bakal ikut dalam kontestasi pilkada Manaokwari, hanya Salabay yang menggunakan FB sebagai ajang sosialisasi.
Jika menyimak tulisan yang tertera dalam goup itu, nampaknya tak semua facebooker yang bergabung di dalamnya merupakan pendukung Salabay. Beberapa diantaranya sekedar memberikan pandangannya, terkait dinamika politik pilkada. Ada pula yang menyarankan Bastian maju memakai jalur independen dalam pencalonan nanti.
“Salam hangat. Mohon maaf. Secara pribadi saya menilai bapak pantas namun saya agak pesimis : melihat dinamika politik yang berkembang belakangan ini, kemungkinan besar bapak akan kesulitan mencari kendaraan politik. Jalur Independen merupakan langkah alternatif yang bisa bapak tempuh,” tulis seorang members group itu, Patrix Barumbun Tandirerung, yang berprofesi sebagai jurnalis.
Semua pesan yang dititip dalam group itu tersimpan secara berurutan sesuai waktu penulisan pesan, dimulai dari tanggal 6 Agustus, dan teranyar 5 September 2009. Kebanyakan members group ini adalah kelompok terpelajar, kaum muda profesional.
Rabu, 05 Agustus 2009
Regina : Saya Tidak Tahu Sebabnya
Gugatan Tim Mega-Pro pada KPU Papua Barat
Rabu, 05 Agustus 2009 | 21.34 WIT
MANOKWARI – Ketua KPU Papua Barat (pabar) Regina Sauyai menegaskan masuknya KPU Papua Barat sebagai satu dari 25 provinsi yang digugat Capres Mega-Pro ke Mahkamah Konstisusi tidak di ketahui sebabnya oleh ia. KPU Pabar masuk pada urutan paling buntut.
Meski begitu Regina telah mengirim data-data untuk melengkapi bukti KPU Pusat bersama tim pengacaranya dalam menjalani gugatan itu.
“Kita sudah antarkan soft copy data warga Papua Barat, formulir DC dan DA ditambah SK DPT KPU Kabupaten/kota dan Provinsi ke KPU Pusat. Semua sudah ditandatangani ketua masing-masing,” ungkapnya.
Hanya Kabupaten Sorong saja yang tidak masuk dalam daftar indikasi terjadi penggelembungan suara, selebihnya masuk dalam daftar itu, lanjut Regina melalui telepon genggamnya.
Saat ini beberapa ketua KPU kabupaten berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan MK dan untuk mendampingi KPU Pusat. Regina mengaku baru saja kembali dari Jakarta tadi. (Duma T. Sanda)
Rabu, 05 Agustus 2009 | 21.34 WIT
MANOKWARI – Ketua KPU Papua Barat (pabar) Regina Sauyai menegaskan masuknya KPU Papua Barat sebagai satu dari 25 provinsi yang digugat Capres Mega-Pro ke Mahkamah Konstisusi tidak di ketahui sebabnya oleh ia. KPU Pabar masuk pada urutan paling buntut.
Meski begitu Regina telah mengirim data-data untuk melengkapi bukti KPU Pusat bersama tim pengacaranya dalam menjalani gugatan itu.
“Kita sudah antarkan soft copy data warga Papua Barat, formulir DC dan DA ditambah SK DPT KPU Kabupaten/kota dan Provinsi ke KPU Pusat. Semua sudah ditandatangani ketua masing-masing,” ungkapnya.
Hanya Kabupaten Sorong saja yang tidak masuk dalam daftar indikasi terjadi penggelembungan suara, selebihnya masuk dalam daftar itu, lanjut Regina melalui telepon genggamnya.
Saat ini beberapa ketua KPU kabupaten berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan MK dan untuk mendampingi KPU Pusat. Regina mengaku baru saja kembali dari Jakarta tadi. (Duma T. Sanda)
Sabtu, 18 Juli 2009
“Bersepada untuk Olahraga dan Jaga Lingkungan”
Saat isu pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim mulai didengungkan, sejuta orang di dunia telah melakukan perubahan pola hidup. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahan penyebab kerusakan lapisan ozon seperti karbonmonoksida, metana dan unsur lainnya. Sebagian dari mereka memilih mengalihkan pengunaan kendaraan bermotor ke sepeda agar tak meningkatkan polusi udara.
DUKUNGAN kalangan pekerja terhadap upaya pelestarian lingkungan bahkan dilakukan secara radikal. Mereka kemudian menggelontorkan gerakan bersepada ke Kantor (Bike To Work) atau B2W. Di Manokwari, Komunitas serupa diorganisir akhir tahun 2008 lalu. Awalnya, komuitas ini beranggotakan 4 (empat), namun lambat laun anggotanya bertambah hingga 10 orang.
Dalam blog resmi Komunitas Bersepeda Manokwari (KBM) tertulis, komunitas ini diorganisir dengan tujuan olahraga dan menjaga lingkungan. Hooby bersepeda, nampaknya didukung oleh kontur jalan Kota Manokwari yang hampir tidak terlalu bergunung-gunung.
KBM rutin mengkampanyekan olahraga bersepeda hari Sabtu pagi atau Minggu sore di Manokwari, mereka juga mengajak setiap orang untuk ikut bersepeda.
Saat ini komunitas ini terdiri atas Melianus.Y, Wamafma, Tjahya Subagjo, Sutiyo, S.E, Andhex, Sigit, Natali, Buhari dan Drh. Adi, mereka umumnya eksekutif muda.
“Komunitas ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk bersama menggunakan sepeda menuju tempat kerja. Berbagai tipe sepeda diperbolehkan mulai dari mtb, sepeda balap, bmx, Jengki mini hingga sepeda ontel (kumbang),” ajak pengelelola blog KBM.
“Syaratnya mudah yang terpenting berkemauan dan hoby bersepeda serta mentaati aturan lalu lintas.” tambahnya.
Saat ini sangat mudah ditemui warga Manokwari yang menggunakan sepeda, baik yang sekedar untuk olahraga, maupun yang betul – betul ‘ngegowes’ ke tempat kerja. Seorang redaktur koran ini pun saban hari menggunakan fongers tuanya ke kantor. Tak salah jika ada yang menyebut, olahraga dan hobby ini mulai sepopuler sepakbola.
Komunitas Bike to Work (B2W) di Indonesia bermula dari sekelompok pecinta sepeda dari Komunitas Sepeda Gunung Jalur Pipa Gas (JPG) di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang dan Mountain Bike Indonesia. Mereka berharap dengan bersepeda dapat mewujudkan udara bersih di perkotaan, khususnya di Jakarta dalam, yang ditulis dalam Blog B2W Indonesia.
Aksi untuk memperkenalkan komunitas ini dilakukan pada 6 Agustus 2004 di Bank Danamon, Sudirman Jakarta dengan 120 sepeda yang dilanjutkan dengan Deklarasi dan Pernyataan Bersama pada 27 Agustus 2005 di Balai Kota DKI Jakarta.
Tanggal ini lalu ditetapkan sebagai hari jadi B2W. Setahun kemudian pengurusnya dibentuk secara nasional dan didukung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang telah menjadi Gubernur.
Kelahiran B2W Folding Bike sebagai barang baru juga merupakan Racun Baru untuk para penggermarnya yang ingin menciptakan Lingkungan hidup yang sehat dengan bersepeda dan mewujudkan jalur prioritas bersepeda.
Bersepeda selain memulai pola pikir baru dan sistem kemasyarakatan yang lebih sehat, peduli lingkungan, dan berkesinambungan juga menciptakan kesadaran masyarakat yang saat ini lagi terjerat konsumtifisme (sikap memenuhi keinginan yang tidak sesuai dengan lingkungan).
So, ingin menjaga lingkungan dan sehat dengan bersepeda? mulailah dari sekarang ***
DUKUNGAN kalangan pekerja terhadap upaya pelestarian lingkungan bahkan dilakukan secara radikal. Mereka kemudian menggelontorkan gerakan bersepada ke Kantor (Bike To Work) atau B2W. Di Manokwari, Komunitas serupa diorganisir akhir tahun 2008 lalu. Awalnya, komuitas ini beranggotakan 4 (empat), namun lambat laun anggotanya bertambah hingga 10 orang.
Dalam blog resmi Komunitas Bersepeda Manokwari (KBM) tertulis, komunitas ini diorganisir dengan tujuan olahraga dan menjaga lingkungan. Hooby bersepeda, nampaknya didukung oleh kontur jalan Kota Manokwari yang hampir tidak terlalu bergunung-gunung.
KBM rutin mengkampanyekan olahraga bersepeda hari Sabtu pagi atau Minggu sore di Manokwari, mereka juga mengajak setiap orang untuk ikut bersepeda.
Saat ini komunitas ini terdiri atas Melianus.Y, Wamafma, Tjahya Subagjo, Sutiyo, S.E, Andhex, Sigit, Natali, Buhari dan Drh. Adi, mereka umumnya eksekutif muda.
“Komunitas ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk bersama menggunakan sepeda menuju tempat kerja. Berbagai tipe sepeda diperbolehkan mulai dari mtb, sepeda balap, bmx, Jengki mini hingga sepeda ontel (kumbang),” ajak pengelelola blog KBM.
“Syaratnya mudah yang terpenting berkemauan dan hoby bersepeda serta mentaati aturan lalu lintas.” tambahnya.
Saat ini sangat mudah ditemui warga Manokwari yang menggunakan sepeda, baik yang sekedar untuk olahraga, maupun yang betul – betul ‘ngegowes’ ke tempat kerja. Seorang redaktur koran ini pun saban hari menggunakan fongers tuanya ke kantor. Tak salah jika ada yang menyebut, olahraga dan hobby ini mulai sepopuler sepakbola.
Komunitas Bike to Work (B2W) di Indonesia bermula dari sekelompok pecinta sepeda dari Komunitas Sepeda Gunung Jalur Pipa Gas (JPG) di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang dan Mountain Bike Indonesia. Mereka berharap dengan bersepeda dapat mewujudkan udara bersih di perkotaan, khususnya di Jakarta dalam, yang ditulis dalam Blog B2W Indonesia.
Aksi untuk memperkenalkan komunitas ini dilakukan pada 6 Agustus 2004 di Bank Danamon, Sudirman Jakarta dengan 120 sepeda yang dilanjutkan dengan Deklarasi dan Pernyataan Bersama pada 27 Agustus 2005 di Balai Kota DKI Jakarta.
Tanggal ini lalu ditetapkan sebagai hari jadi B2W. Setahun kemudian pengurusnya dibentuk secara nasional dan didukung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang telah menjadi Gubernur.
Kelahiran B2W Folding Bike sebagai barang baru juga merupakan Racun Baru untuk para penggermarnya yang ingin menciptakan Lingkungan hidup yang sehat dengan bersepeda dan mewujudkan jalur prioritas bersepeda.
Bersepeda selain memulai pola pikir baru dan sistem kemasyarakatan yang lebih sehat, peduli lingkungan, dan berkesinambungan juga menciptakan kesadaran masyarakat yang saat ini lagi terjerat konsumtifisme (sikap memenuhi keinginan yang tidak sesuai dengan lingkungan).
So, ingin menjaga lingkungan dan sehat dengan bersepeda? mulailah dari sekarang ***
Biaya Pendaftaran Terpaksa Dicicil
Penerimaan Siswa Baru
“LEMBARAN UANG KERTAS PECAHAN 50.000-an rupiah yang teronggok dan membentuk gundukan kecil itu serentak ditutupi para guru yang menghitungnya di SMA Negeri II Manokwari, saat aktivitas mereka dijepret, Selasa (14/7).”
“Eh.. jangan foto- jangan foto!” teriak para guru itu sambil menghalangi tumpukan uang di atas meja itu dengan badannya. Entah mengapa mereka seperti kebakaran jenggot, padahal sudah mereka sudah diamati setidaknya 15 menit sebelumnya. Toh itu jepretan kedua, bedanya yang pertama mungkin tak terlihat oleh mereka saat sibuk menghitung uang.
Aktivitas penuh tanya ini digelar tepat saat pengukuran baju siswa baru di sekolah ini. Siswa yang berhak mendapat baju itu, adalah mereka yang diterima dalam seleksi penerimaan siswa baru.
Belakangan ini, sejumlah orang tua murid mengeluhkan mahalnya biaya pendaftaran pada beberapa sekolah negeri di Manokwari. Sesuai penelusuran yang kami lakukan, sejumlah sekolah negeri setingkat SMA/K di Manokwari memang menarik uang pendaftaran siswa baru, dengan jumlah beragam.
Di SMKN II, pihak sekolah membebani para orang tua siswa dengan biaya pendaftaran sebesar 1,1juta rupiah, pungutan ini disebut untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
Surat yang merinci syarat-syarat pendaftaran ini menyebut adanya biaya MOS sebesar Rp. 150.000,- BP3 selama 2 bulan (Rp.150.000), uang seragam (Rp.455.000), atribut siswa (Rp.220.000) dan uang pembangunan sebesar Rp.125.000 rupiah.
Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding SMKN I Manokwari. SMKN I mematok biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000 “Mungkin kami yang biaya pendaftaran siswanya paling kecil dibanding sekolah lain,” banding Dra. Ester Sawaki, kepala sekolah ini.
Dengan biaya sebesar itu, akunya, Ia hanya didatangi satu orang tua siswa yang menyatakan ketidakmampuannya memenuhi biaya yang diterapkan. “Yang bersangkutan kami beri kemudahan dengan cara mencicil. Anaknya boleh ikut masa orientasi siswa, pada 21 Juli,” sebutnya.
Randika, calon siswa SMKN I mengaku dibebani biaya pendaftaran sebesar yang disebut Ester. Hanya saja Ia mengaku kalau orang tuanya agak terbebani karena tidak bisa mencicil.“ Mama kemarin bayar 750.000 rupiah untuk uang pendaftarannya saya. Itu tidak bisa cicil,” tuturnya. Namun Ia mengaku bersyukur karena bisa bersekolah di sekolah favorit ini.
Berbeda, SMA Negeri II Manokwari memungut biaya pendaftaran sekolah sebesar 850.000 rupiah persiswa. Hal ini diakui Wakil Kepala Kepala Sekolah Bidang Pendidikan, Drs. B. Bangun.
“Uang tersebut akan dipakai untuk membeli sejumlah keperluan siswa seperti, baju putih abu-abu, pramuka, batik, kaos olahraga, sepasang dasi, buku tatib (khusus untuk mengontrol kemajuan siswa, red) dan buku pelajaran,” kata Pria yang juga ketua panitia penerimaan mahasiswa baru ini, di ruang kerjanya.
Menurut Bangun subsidi dari pemerintah provinsi dan kabupaten memang ada, namun subsidi itu hanya dalam bentuk pakaian abu-abu. Itupun baru diterima tiga bulan setelah masa sekolah. “Itu sudah terlambat, jadi tidak apa-apa karena nanti siswa dapat dua baju kan,” katanya enteng.
SMUN II Manokwari mengalami lonjakan siswa baru sejak 2008 lalu. Jumlah siswa yang mendaftar pada penutupan kemarin sebanyak 293 siswa dari alokasi 192 siswa yang disiapkan sebelumnya.
Menyusul banyaknya pendaftar, Bangun mengaku pihaknya memadatkan jumlah siswa pada tiap kelas untuk menampung banyaknya siswa baru***
“LEMBARAN UANG KERTAS PECAHAN 50.000-an rupiah yang teronggok dan membentuk gundukan kecil itu serentak ditutupi para guru yang menghitungnya di SMA Negeri II Manokwari, saat aktivitas mereka dijepret, Selasa (14/7).”
“Eh.. jangan foto- jangan foto!” teriak para guru itu sambil menghalangi tumpukan uang di atas meja itu dengan badannya. Entah mengapa mereka seperti kebakaran jenggot, padahal sudah mereka sudah diamati setidaknya 15 menit sebelumnya. Toh itu jepretan kedua, bedanya yang pertama mungkin tak terlihat oleh mereka saat sibuk menghitung uang.
Aktivitas penuh tanya ini digelar tepat saat pengukuran baju siswa baru di sekolah ini. Siswa yang berhak mendapat baju itu, adalah mereka yang diterima dalam seleksi penerimaan siswa baru.
Belakangan ini, sejumlah orang tua murid mengeluhkan mahalnya biaya pendaftaran pada beberapa sekolah negeri di Manokwari. Sesuai penelusuran yang kami lakukan, sejumlah sekolah negeri setingkat SMA/K di Manokwari memang menarik uang pendaftaran siswa baru, dengan jumlah beragam.
Di SMKN II, pihak sekolah membebani para orang tua siswa dengan biaya pendaftaran sebesar 1,1juta rupiah, pungutan ini disebut untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
Surat yang merinci syarat-syarat pendaftaran ini menyebut adanya biaya MOS sebesar Rp. 150.000,- BP3 selama 2 bulan (Rp.150.000), uang seragam (Rp.455.000), atribut siswa (Rp.220.000) dan uang pembangunan sebesar Rp.125.000 rupiah.
Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding SMKN I Manokwari. SMKN I mematok biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000 “Mungkin kami yang biaya pendaftaran siswanya paling kecil dibanding sekolah lain,” banding Dra. Ester Sawaki, kepala sekolah ini.
Dengan biaya sebesar itu, akunya, Ia hanya didatangi satu orang tua siswa yang menyatakan ketidakmampuannya memenuhi biaya yang diterapkan. “Yang bersangkutan kami beri kemudahan dengan cara mencicil. Anaknya boleh ikut masa orientasi siswa, pada 21 Juli,” sebutnya.
Randika, calon siswa SMKN I mengaku dibebani biaya pendaftaran sebesar yang disebut Ester. Hanya saja Ia mengaku kalau orang tuanya agak terbebani karena tidak bisa mencicil.“ Mama kemarin bayar 750.000 rupiah untuk uang pendaftarannya saya. Itu tidak bisa cicil,” tuturnya. Namun Ia mengaku bersyukur karena bisa bersekolah di sekolah favorit ini.
Berbeda, SMA Negeri II Manokwari memungut biaya pendaftaran sekolah sebesar 850.000 rupiah persiswa. Hal ini diakui Wakil Kepala Kepala Sekolah Bidang Pendidikan, Drs. B. Bangun.
“Uang tersebut akan dipakai untuk membeli sejumlah keperluan siswa seperti, baju putih abu-abu, pramuka, batik, kaos olahraga, sepasang dasi, buku tatib (khusus untuk mengontrol kemajuan siswa, red) dan buku pelajaran,” kata Pria yang juga ketua panitia penerimaan mahasiswa baru ini, di ruang kerjanya.
Menurut Bangun subsidi dari pemerintah provinsi dan kabupaten memang ada, namun subsidi itu hanya dalam bentuk pakaian abu-abu. Itupun baru diterima tiga bulan setelah masa sekolah. “Itu sudah terlambat, jadi tidak apa-apa karena nanti siswa dapat dua baju kan,” katanya enteng.
SMUN II Manokwari mengalami lonjakan siswa baru sejak 2008 lalu. Jumlah siswa yang mendaftar pada penutupan kemarin sebanyak 293 siswa dari alokasi 192 siswa yang disiapkan sebelumnya.
Menyusul banyaknya pendaftar, Bangun mengaku pihaknya memadatkan jumlah siswa pada tiap kelas untuk menampung banyaknya siswa baru***
Minggu, 05 Juli 2009
CHRISTIAN HAMDANI NAHKODAI FORUM JURNALIS PAPUA BARAT 2009-2010
CHRISTIAN HAMDANI terpilih sebagai Koordinator Forum Jurnalis Papua Barat (FPJB) periode 2009-2010 menggantikan Sale Pelu dalam rapat pertanggungjawaban dan pergantian pengurus periode 2007-2009 di Arauna FM, Sabtu (5/6).
Pria yang akrab di panggil Chris itu terpilih setelah mendapatkan tujuh suara disusul Patrik Barumbun Tandirerung enam suara dan Nur satu suara.
Dengan jumlah suara tersebut Chris di daulat sebagai koordinator di dampingi Patrik sebagai sekretaris dan Nur, bendahara. Nur akhirnya menyerahkan posisinya kepada Lilis Suryani Wartawan Cahaya Papua dengan maksud melakukan penyenggaran ditubuh FPJB.
Rapat diikuti sejumlah wartawan dari Cahaya Papua, Media Papua, Wartawan Bulletin dari LSM dan Komunitas Wartawan Mahasiswa seperti LAPMI atau Lembaga Pers Mahasiswa Islam dan Komunitas Pena Manokwari.
Dalam laporan yang dibacakan Koordinaor Demisioner, Sale menyebut program FPJB telah dilakukan melalui kerjasama LSM dan para jurnalis di setiap media.
Program itu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kampanye kebebasan pers juga peningkatan kapasitas melalui pengiriman sejumlah jurnalis dalam beberapa pelatihan di luar Manokwari.
Selain itu beberapa program tambahan seperti sejumlah dialog publik mendekati pemilu legislatife 2009, Focus Group Discussion dan pemberian bantuan sosial pada Korban Gempa Borobudur tahun 2008.
Sale menegaskan anggota FPJB dapat berasal dari para LSM dan komunitas apapun yang melakukan aktifitas jurnalis dalam pandangan yang lebih luas, hal ini di amini oleh Chris. “ Siapapuan boleh masuk dan menjadi bagian dari FPJB” pungkas Chris.
FPJB adalah lembaga yang di bentuk untuk kepentingan penyebaran dan mengkampanyekan Delapan Isu Millennium Development Goals atau Tujuan Pembagunan Millennium di Papua Barat.
Delapan komitmen MDG’s meliputi memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, memerangi penyebaran HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta membangun kemitraan global dalam pembangunan. (Duma T. Sanda)
Pria yang akrab di panggil Chris itu terpilih setelah mendapatkan tujuh suara disusul Patrik Barumbun Tandirerung enam suara dan Nur satu suara.
Dengan jumlah suara tersebut Chris di daulat sebagai koordinator di dampingi Patrik sebagai sekretaris dan Nur, bendahara. Nur akhirnya menyerahkan posisinya kepada Lilis Suryani Wartawan Cahaya Papua dengan maksud melakukan penyenggaran ditubuh FPJB.
Rapat diikuti sejumlah wartawan dari Cahaya Papua, Media Papua, Wartawan Bulletin dari LSM dan Komunitas Wartawan Mahasiswa seperti LAPMI atau Lembaga Pers Mahasiswa Islam dan Komunitas Pena Manokwari.
Dalam laporan yang dibacakan Koordinaor Demisioner, Sale menyebut program FPJB telah dilakukan melalui kerjasama LSM dan para jurnalis di setiap media.
Program itu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kampanye kebebasan pers juga peningkatan kapasitas melalui pengiriman sejumlah jurnalis dalam beberapa pelatihan di luar Manokwari.
Selain itu beberapa program tambahan seperti sejumlah dialog publik mendekati pemilu legislatife 2009, Focus Group Discussion dan pemberian bantuan sosial pada Korban Gempa Borobudur tahun 2008.
Sale menegaskan anggota FPJB dapat berasal dari para LSM dan komunitas apapun yang melakukan aktifitas jurnalis dalam pandangan yang lebih luas, hal ini di amini oleh Chris. “ Siapapuan boleh masuk dan menjadi bagian dari FPJB” pungkas Chris.
FPJB adalah lembaga yang di bentuk untuk kepentingan penyebaran dan mengkampanyekan Delapan Isu Millennium Development Goals atau Tujuan Pembagunan Millennium di Papua Barat.
Delapan komitmen MDG’s meliputi memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, memerangi penyebaran HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta membangun kemitraan global dalam pembangunan. (Duma T. Sanda)
Sabtu, 23 Mei 2009
Tim Sukses JK-WIN PB, Terbentuk
SBY BERBUDI MENDAHULUI
Manokwari - Tim Sukses Gabungan Jusuf Kalla-Wiranto sebagai Capres dan Cawapres hasil koalisi partai Golkar-Hanura di Provinsi Papua Barat (PB) terbentuk hari ini (24/5).
Rapat deklarasi memilih Dominggus Buiney sebagai Koordinator Wilayah didampingi Wakil Ketua, Ya’aqub Mussa’ad dari Hanura dan Drs. Tunggul Wijaya dari Golkar sebagai Sekretaris.
Dari rapat yang gelar di Sekretariat Golkar Jalan Percetakan Negara Sanggeng-Manokwari ini juga disepakati rencana revisi tim pemenangan karena terlalu “gemuk”, usul Buiney yang juga Wakil Bupati Manokwari.
Di kuatirkan tim malah tidak efektif bekerja, “kita belajar dari pengalaman masa lampau” tambah H.N.N Bauw, Moderator rapat.
Untuk mempercepat kerja tim meski waktu kampaye belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari senin (26/5) tim ini akan di SK-kan, setelah dikirim ke Jakarta.
Rencananya, tim sukses gabungan ini juga akan dibentuk di seluruh Kabupaten/Kota Papua Barat.
Tim SBY Berbudi
Sementara itu, Capres dan Cawapres, SBY-Budiono yang di usung PKS, PAN, PPP, PKB dan Demokrat membentuk tim kampanye Papua Barat, malam Jum’at (22/5), lebih cepat dua hari dari Tim JK-WIN.
Tim Pemenangan SBY-Berbudi Provinsi Papua Barat memilih Robby Nauw dari Demokrat sebagai Ketua, dibantu Yan Arwan dari PKB sebagai Wakil Ketua. Sekretaris dipercayakan pada Rahmat C. Sinamur, Ketua DPW PAN dan Hasyim Rahakbauw dari PPP sebagai Wakil Sekretaris. Sementara Bendahara dijabat Mugiono, Ketua DPW PKS Papua Barat.
Komposisi tim ini juga diikuti oleh partai yang tak lolos Parliementary Tresshold (PT)- seperti Partai Patriot, PIS, PBR, PPRN, PDS, Partai Barnas, PPI, PBB, Partai Pelopor dan PPPI. Hari ini, Tim pemenangan SBY berbudi telah berangkat ke Jakarta untuk mempercepat SK mereka. (Duma T. Sanda)
tag Pilpres, 16.45 WIT
Manokwari - Tim Sukses Gabungan Jusuf Kalla-Wiranto sebagai Capres dan Cawapres hasil koalisi partai Golkar-Hanura di Provinsi Papua Barat (PB) terbentuk hari ini (24/5).
Rapat deklarasi memilih Dominggus Buiney sebagai Koordinator Wilayah didampingi Wakil Ketua, Ya’aqub Mussa’ad dari Hanura dan Drs. Tunggul Wijaya dari Golkar sebagai Sekretaris.
Dari rapat yang gelar di Sekretariat Golkar Jalan Percetakan Negara Sanggeng-Manokwari ini juga disepakati rencana revisi tim pemenangan karena terlalu “gemuk”, usul Buiney yang juga Wakil Bupati Manokwari.
Di kuatirkan tim malah tidak efektif bekerja, “kita belajar dari pengalaman masa lampau” tambah H.N.N Bauw, Moderator rapat.
Untuk mempercepat kerja tim meski waktu kampaye belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari senin (26/5) tim ini akan di SK-kan, setelah dikirim ke Jakarta.
Rencananya, tim sukses gabungan ini juga akan dibentuk di seluruh Kabupaten/Kota Papua Barat.
Tim SBY Berbudi
Sementara itu, Capres dan Cawapres, SBY-Budiono yang di usung PKS, PAN, PPP, PKB dan Demokrat membentuk tim kampanye Papua Barat, malam Jum’at (22/5), lebih cepat dua hari dari Tim JK-WIN.
Tim Pemenangan SBY-Berbudi Provinsi Papua Barat memilih Robby Nauw dari Demokrat sebagai Ketua, dibantu Yan Arwan dari PKB sebagai Wakil Ketua. Sekretaris dipercayakan pada Rahmat C. Sinamur, Ketua DPW PAN dan Hasyim Rahakbauw dari PPP sebagai Wakil Sekretaris. Sementara Bendahara dijabat Mugiono, Ketua DPW PKS Papua Barat.
Komposisi tim ini juga diikuti oleh partai yang tak lolos Parliementary Tresshold (PT)- seperti Partai Patriot, PIS, PBR, PPRN, PDS, Partai Barnas, PPI, PBB, Partai Pelopor dan PPPI. Hari ini, Tim pemenangan SBY berbudi telah berangkat ke Jakarta untuk mempercepat SK mereka. (Duma T. Sanda)
tag Pilpres, 16.45 WIT
Minggu, 17 Mei 2009
Opini Rencana Penutupan Lima-Lima Maruni Manokwari
Teguh
Perkumpulan Terbatas Peduli Sehat (PTPS) Manokwari
“Tak ada gunanya menutup lokalisasi 55 tanpa perencanaan dan tindakan komprehensif yang nyata. Hanya akan memperburuk keadaan Manokwari yang semakin marak dengan aktivitas prostitusi dan pelecehan seksual.
Beberapa tempat di Papua memang tidak punya lokalisasi semacam 55, tapi aktivias prostitusinya berlangsung di rumah –rumah kos atau warung remang – remang. Apakah ini tidak lebih berbahaya??.
Yang harus diselesaikan adalah sumber masalahnya yakni kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mari selesaikan dan hentikan aktifitas prostitusi dengan arif dan bijaksana.
Prosesnya harus baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar, perlu diingat, menyelesaikan satu masalah sosial dengan tidak bijak akan menimbulkan masalah sosial lainnya.” (m’bun)
Yogi Marianto
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Barat.
“Penutupan lokalisasi 55 di Maruni tak bisa menyelesaikan masalah HIV/ AIDS di Manokwari, sebaliknya, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS akan mendapat tantangan dan masalah serius.
Penutupan lokalisasi akan diikuti peningkatan jumlah lokasi – lokasi praktek seks komersial terselubung terutama di kota Manokwari. Dengan demikian penyebaran HIV/ AIDS sulit dikontrol.
Jauh lebih baik, jika praktek komersialisasi seks dilokalisir seperti saat ini. Sebab kebijakan penanggulangan HIV/ AIDS, bisa diberlakukan secara lokal di lokalisasi.. Misalnya aturan pakai kondom.
Lagi pula, latar belakang dilokalisirnya aktivitas PSK di Maruni, di pertengahan tahun 80-an dimaksud untuk meminimalkan jumlah lokasi – lokasi yang dulu banyak terdapat di kota Manokwari.
Pada prinsipnya, kami memandang bahwa rencana ini bukan solusi yang baik terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS.” (m’bun)
Roberth K.R Hammar S.H M.H
Staf Ahli Bupati Manokwari Bidang Hukum dan Politik
“Rekomendasi tim legislasi soal penutupan lokalisasi 55 Maruni telah dipikirkan mendalam dan menyeluruh mulai dari penyakit sosial, penegakan hukum, dan kaitannya dengan subtansi raperda kota Injil.
Ada dua subtansi hukum yakni alat rekayasa sosial yang berfungsi mengubah perilaku masyarakat dan alat kontrol sosial.
Pemerintah membuat regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi baik. Anggapan bahwa membiarkan lokaliasasi tetap ada agar tak terjadi pemerkosaan boleh saja, namun tidak ada ciri sosial yang jamin jika lokalisasi ditutup, pemerkosaan tak terjadi.
Semua kembali ke perilaku individu masing-masing. Publik pun harus paham bahwa rencana ditutupnya lokalisasi bukan karena penyakit HIV/AIDS, namun sebagai konsekuesi Manokwari sebagai kota Injil. Jika lokalisasi dipertahankan, tidak ada gunanya raperda kota Injil.” (ney/m’bun)
Ibu Sutini
Pemilik Wisma di Lokalisasi 55 Maruni
“Kami sudah dipinggirkan ke pinggir kota, kenapa mau dikorek – korek lagi. Kalau bisa pertahankan lokalisasi karena menyangkut masa depan anak – anak dan masyarakat. Lagi pula di sini sudah iijinkan.
Pemeriksaan kesehatan rutin dua kali seminggu. Tiga bulan sekali bahkan ada pemeriksaan sampel darah. Di sini, tiap PSK yang datang, belum langsung diijinkan praktek. Harus tes darah dulu, kalau sehat, bisa.
PSK wajib pakai kondom, kalau tamu mau ya nggak boleh dilayani. Tapi kadang tamunya marah – marah, katanya kurang enak. Kalau ditolak, (me)mukul.
Masyarakat di kota jangan selalu salahkan PSK, sebab kita tak pernah panggil bapak – bapak ke sini, mereka sendiri yang datang. Soal PSK Maruni yang praktek di kota itu tidak betul.
Yang praktek di kota memang pernah praktek di sini, tapi sudah dikeluarkan, makanya keliaran di kota. Kami sarankan, kalau bisa panti pijat yang buka praktek prostitusi dikumpul aja di sini jadi satu. (m’bun)
Perkumpulan Terbatas Peduli Sehat (PTPS) Manokwari
“Tak ada gunanya menutup lokalisasi 55 tanpa perencanaan dan tindakan komprehensif yang nyata. Hanya akan memperburuk keadaan Manokwari yang semakin marak dengan aktivitas prostitusi dan pelecehan seksual.
Beberapa tempat di Papua memang tidak punya lokalisasi semacam 55, tapi aktivias prostitusinya berlangsung di rumah –rumah kos atau warung remang – remang. Apakah ini tidak lebih berbahaya??.
Yang harus diselesaikan adalah sumber masalahnya yakni kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mari selesaikan dan hentikan aktifitas prostitusi dengan arif dan bijaksana.
Prosesnya harus baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar, perlu diingat, menyelesaikan satu masalah sosial dengan tidak bijak akan menimbulkan masalah sosial lainnya.” (m’bun)
Yogi Marianto
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Barat.
“Penutupan lokalisasi 55 di Maruni tak bisa menyelesaikan masalah HIV/ AIDS di Manokwari, sebaliknya, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS akan mendapat tantangan dan masalah serius.
Penutupan lokalisasi akan diikuti peningkatan jumlah lokasi – lokasi praktek seks komersial terselubung terutama di kota Manokwari. Dengan demikian penyebaran HIV/ AIDS sulit dikontrol.
Jauh lebih baik, jika praktek komersialisasi seks dilokalisir seperti saat ini. Sebab kebijakan penanggulangan HIV/ AIDS, bisa diberlakukan secara lokal di lokalisasi.. Misalnya aturan pakai kondom.
Lagi pula, latar belakang dilokalisirnya aktivitas PSK di Maruni, di pertengahan tahun 80-an dimaksud untuk meminimalkan jumlah lokasi – lokasi yang dulu banyak terdapat di kota Manokwari.
Pada prinsipnya, kami memandang bahwa rencana ini bukan solusi yang baik terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS.” (m’bun)
Roberth K.R Hammar S.H M.H
Staf Ahli Bupati Manokwari Bidang Hukum dan Politik
“Rekomendasi tim legislasi soal penutupan lokalisasi 55 Maruni telah dipikirkan mendalam dan menyeluruh mulai dari penyakit sosial, penegakan hukum, dan kaitannya dengan subtansi raperda kota Injil.
Ada dua subtansi hukum yakni alat rekayasa sosial yang berfungsi mengubah perilaku masyarakat dan alat kontrol sosial.
Pemerintah membuat regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi baik. Anggapan bahwa membiarkan lokaliasasi tetap ada agar tak terjadi pemerkosaan boleh saja, namun tidak ada ciri sosial yang jamin jika lokalisasi ditutup, pemerkosaan tak terjadi.
Semua kembali ke perilaku individu masing-masing. Publik pun harus paham bahwa rencana ditutupnya lokalisasi bukan karena penyakit HIV/AIDS, namun sebagai konsekuesi Manokwari sebagai kota Injil. Jika lokalisasi dipertahankan, tidak ada gunanya raperda kota Injil.” (ney/m’bun)
Ibu Sutini
Pemilik Wisma di Lokalisasi 55 Maruni
“Kami sudah dipinggirkan ke pinggir kota, kenapa mau dikorek – korek lagi. Kalau bisa pertahankan lokalisasi karena menyangkut masa depan anak – anak dan masyarakat. Lagi pula di sini sudah iijinkan.
Pemeriksaan kesehatan rutin dua kali seminggu. Tiga bulan sekali bahkan ada pemeriksaan sampel darah. Di sini, tiap PSK yang datang, belum langsung diijinkan praktek. Harus tes darah dulu, kalau sehat, bisa.
PSK wajib pakai kondom, kalau tamu mau ya nggak boleh dilayani. Tapi kadang tamunya marah – marah, katanya kurang enak. Kalau ditolak, (me)mukul.
Masyarakat di kota jangan selalu salahkan PSK, sebab kita tak pernah panggil bapak – bapak ke sini, mereka sendiri yang datang. Soal PSK Maruni yang praktek di kota itu tidak betul.
Yang praktek di kota memang pernah praktek di sini, tapi sudah dikeluarkan, makanya keliaran di kota. Kami sarankan, kalau bisa panti pijat yang buka praktek prostitusi dikumpul aja di sini jadi satu. (m’bun)
Kamis, 14 Mei 2009
LOMBA MENULIS
Media Indonesia membuat lomba menulis dengan judul, Memerangi Narkoba, Selamatkan Generasi Muda. silahkan klik di http/;www.mediaindonesia.com/guemauhidup. untuk melihat informasi lengkapnya.
लोम्बा मेनुलिस
Media Indonesia membuat lomba menulis dengan judul, Memerangi Narkoba, Selamatkan Generasi Muda. silahkan klik di http/;www.mediaindonesia.com/guemauhidup. untuk melihat informasi lengkapnya.
Sabtu, 02 Mei 2009
Info Demokrasi dari Pinggiran
Tulisan singkat ini adalah kumpulan situasi (pengetahuan dan pemahaman) masyarakat sebelum pemilu legislatif ketika saya berkesempatan melakukan perjalanan ke kampung-kampung tersebut. Untuk menjangkaunya menggunakan kendaraan roda empat hingga berjalan kaki.
Beberapa bulan terakhir ini, tepatnya mendekati bulan pemilu, saya menemukan sebuah fenomena baru dalam dunia politik yang jarang terjadi di Manokwari dan sekitarnya. Mungkin karena mulai berjamur dan sering di temui oleh masyarakat, Survei Politik. Namun sifatnya nasional. Sebenarnya cara seperti ini telah banyak di gunakan di tempat-tempat lain untuk melihat peta perubahan partai/figur tertentu terhadap partai/figur lain dalam sebuah pemilu/pilkada.
Sebab lain, Manokwari – Ibu Kota Provinsi ke 33 Papua Barat di Indonesia sehingga di masukkan dalam daftar Survei Nasional. Dalam menjalani pengalaman ini, menempatkan saya pada posisi sebagai penilai demokrasi secara tidak langsung. Berikut adalah fakta-fakta yang saya temui di daerah yang sempat di singgahi.
Di distrik Oransbari Kabupaten Manokwari sejumlah warga yang saya temui belum mengetahui cara memilih pada minggu akhir pemilu legislatif. Warga mengatakan tidak ada sosialisasi yang di lakukan dari lembaga berwenang atau semacamnya sebelumnya. Mama-mama menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan tidak mengetahui cara memilih. Keadaan ini lebih terasa di kampung-kampung terluar dari Distrik Oransbari.
Soal pilihan politik, warga umumnya mengaku akan bermuara pada caleg yang berasal dari kampung setempat atau marga terdekat. Ini kekesalan karena tidak di perhatikan para politisi yang telah terpilih sebelumnya. Padahal mereka mengaku ikut andil menaikkan para politisi itu ke parlemen. “kita sudah capek, kita tidak mau pilih mereka lagi, sekarang kita mau pilih orang dari kampung kita”, kata kepala suku setempat ketika berdiskusi bersama kami mewakili suara warganya.
Di Kampung Coisi Distrik Menyambou Kabupaten Manokwari saya mendapati hal yang hampir sama. Mama-mama sulit berbahasa Indonesia, kebanyakan dari mereka lebih banyak berdiam di kampung. Ini tidak jauh berbeda dengan para pria yang hampir mengalami keadaan yang sama. Terungkap juga kalau sebagian dari para ibu-ibu ini tidak mengenal Kepala Negara (Presiden) mereka, apalagi menyebut nama, tampaknya akan sulit.
Ketika kami menyodorkan gambar para tokoh nasional yang di dalamnya juga terdapat foto presiden dan wakil presiden saat ini, mama-mama ini menunjukkan antusias untuk melihat. Namun, mereka menunjukkan mimik wajah kaget. Sementara kedekatan mereka dengan para caleg juga tidak nampak. Katanya belum pernah ada partai atau caleg yang melakukan sosialisasi ke sana.
Kampung Coisi adalah salah satu kampung dari 50 kampung di distik itu yang jaraknya dari pusat kota Manokwari sekitar 40 Km. Untuk tiba di kampung ini harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam menanjak gunung yang berlerang sekitar 40 % dari distrik Menyambou.
Kondisi demikian sepatutnya tidak terjadi bila negara benar-benar melakukan fungsi pendidikan pada rakyat secara terpadu hingga ke kampung-kampung yang merupakan tempat pinggiran dari kota.
Beberapa bulan terakhir ini, tepatnya mendekati bulan pemilu, saya menemukan sebuah fenomena baru dalam dunia politik yang jarang terjadi di Manokwari dan sekitarnya. Mungkin karena mulai berjamur dan sering di temui oleh masyarakat, Survei Politik. Namun sifatnya nasional. Sebenarnya cara seperti ini telah banyak di gunakan di tempat-tempat lain untuk melihat peta perubahan partai/figur tertentu terhadap partai/figur lain dalam sebuah pemilu/pilkada.
Sebab lain, Manokwari – Ibu Kota Provinsi ke 33 Papua Barat di Indonesia sehingga di masukkan dalam daftar Survei Nasional. Dalam menjalani pengalaman ini, menempatkan saya pada posisi sebagai penilai demokrasi secara tidak langsung. Berikut adalah fakta-fakta yang saya temui di daerah yang sempat di singgahi.
Di distrik Oransbari Kabupaten Manokwari sejumlah warga yang saya temui belum mengetahui cara memilih pada minggu akhir pemilu legislatif. Warga mengatakan tidak ada sosialisasi yang di lakukan dari lembaga berwenang atau semacamnya sebelumnya. Mama-mama menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan tidak mengetahui cara memilih. Keadaan ini lebih terasa di kampung-kampung terluar dari Distrik Oransbari.
Soal pilihan politik, warga umumnya mengaku akan bermuara pada caleg yang berasal dari kampung setempat atau marga terdekat. Ini kekesalan karena tidak di perhatikan para politisi yang telah terpilih sebelumnya. Padahal mereka mengaku ikut andil menaikkan para politisi itu ke parlemen. “kita sudah capek, kita tidak mau pilih mereka lagi, sekarang kita mau pilih orang dari kampung kita”, kata kepala suku setempat ketika berdiskusi bersama kami mewakili suara warganya.
Di Kampung Coisi Distrik Menyambou Kabupaten Manokwari saya mendapati hal yang hampir sama. Mama-mama sulit berbahasa Indonesia, kebanyakan dari mereka lebih banyak berdiam di kampung. Ini tidak jauh berbeda dengan para pria yang hampir mengalami keadaan yang sama. Terungkap juga kalau sebagian dari para ibu-ibu ini tidak mengenal Kepala Negara (Presiden) mereka, apalagi menyebut nama, tampaknya akan sulit.
Ketika kami menyodorkan gambar para tokoh nasional yang di dalamnya juga terdapat foto presiden dan wakil presiden saat ini, mama-mama ini menunjukkan antusias untuk melihat. Namun, mereka menunjukkan mimik wajah kaget. Sementara kedekatan mereka dengan para caleg juga tidak nampak. Katanya belum pernah ada partai atau caleg yang melakukan sosialisasi ke sana.
Kampung Coisi adalah salah satu kampung dari 50 kampung di distik itu yang jaraknya dari pusat kota Manokwari sekitar 40 Km. Untuk tiba di kampung ini harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam menanjak gunung yang berlerang sekitar 40 % dari distrik Menyambou.
Kondisi demikian sepatutnya tidak terjadi bila negara benar-benar melakukan fungsi pendidikan pada rakyat secara terpadu hingga ke kampung-kampung yang merupakan tempat pinggiran dari kota.
Jumat, 01 Mei 2009
Kertas Suara Tertukar, Pemilu di Tunda
Fakfak – Proses pemilu pada Senin, (9/4) di TPS 1 (satu) Kampung Pasir Putih kelurahan Fakfak Utara dan TPS 2 (dua) Kampung Pasir Putih Kelurahan Fakfak Tengah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang telah berjalan akhirnya di batalkan. Pembatalan ini dilakukan karena kertas suara antar dua TPS tersebut tertukar.
Masyarakat yang sedang melakukan pemungutan suara di TPS 1 (satu) menemukan kejanggalan ini setelah diketahui kertas suara tidak sesuai dengan jumlah DPT. Setelah di telusuri, hal ini ternyata berlaku terbalik pada TPS 2, kertas suara melebihi jumlah DPT.
Informasi ini kemudian di lanjutkan pada KPU setempat. Setelah di lakukan pengecekan kembali, KPU membenarkan bahwa kertas suara di dua TPS tersebut benar tertukar.
Untuk menjaga kelangsungan Pemilu agar berjalan secara adil, dan mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, KPU akhirnya memutuskan untuk menunda pemilu di dua TPS itu hingga selasa, 13 April 2009. (Iriansyah)
Masyarakat yang sedang melakukan pemungutan suara di TPS 1 (satu) menemukan kejanggalan ini setelah diketahui kertas suara tidak sesuai dengan jumlah DPT. Setelah di telusuri, hal ini ternyata berlaku terbalik pada TPS 2, kertas suara melebihi jumlah DPT.
Informasi ini kemudian di lanjutkan pada KPU setempat. Setelah di lakukan pengecekan kembali, KPU membenarkan bahwa kertas suara di dua TPS tersebut benar tertukar.
Untuk menjaga kelangsungan Pemilu agar berjalan secara adil, dan mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, KPU akhirnya memutuskan untuk menunda pemilu di dua TPS itu hingga selasa, 13 April 2009. (Iriansyah)
Minggu, 05 April 2009
Caleg Banyak, yang Prolink bisa Dihitung Jari
Banyaknya caleg di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bukan sebuah jaminan terselipnya orang yang pro lingkungan. Faktanya, Caleg yang menitipkan pesan lingkungan melalui media kampanye dapat dihitung dengan jari.
Dari empat dapil yang ada, muka-muka para caleg di baliho, papan iklan dan spanduk, stiker (media kampanye) hampir tidak ditemui bertemakan atau setidaknya menyerempet tentang lingkungan.
“Ini salah satu indikator, caleg yang bertarung belum memiliki kepekaan terhadap kerusakan lingkungan”, kata Budiman salah satu anggota Forum Mahasiswa Pecinta Lingkungan Manokwari (formalin) ketika mengikuti diskusi dengan tema Mungkinkah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di terapkan di Papua beberapa waktu lalu bersama elemen mahasiswa Manokwari.
Setali dengan sebut Joan Nandarsyah Putra yang juga menilai fakta tersebut, menurutnya Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah disahkan beberapa bulan lalu, ternyata tidak menjadi hal positif bagi para caleg untuk berkampanye tentang lingkungan dalam mendulang suara.
Begitu pula dengan pemilu terbuka, dirinya hampir tidak menemukan adanya caleg dan partai tertentu berkomitmen terhadap lingkungan, ujar mahasiswa UNIPA ini.
Mahasiswa yang akrab di sapa Olan ini melanjutkan, hingga saat ini dirinya sangat ragu terhadap para caleg ini bila terpilih, sebab urainya, tingkah laku mereka tidak menunjukan kepekaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Greenpeace salah satu organisasi lingkungan dunia membuktikan hal ini ketika memgundang seluruh partai dalam diskusi tentang lingkungan. Hanya tiga partai yang hadir dari seluruh partai yang di undang.
Inilah fakta yang mencegangkan, di tengah tidak terkontrolnya penebangan dan pembalakan hutan yang semakin mengerus. Kepekaan para calon anggota dewan ternyata hampir tidak ada.
Setidaknya hanya satu orang caleg dari Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Pemilihan Papua Barat yang membeberkan visi lingkungan di media kampanye. Ini mungkin karena tidak adanya dorongan dari masyarakat untuk memastikan setiap caleg minimal menuangkan visi peduli lingkungan ketika berkampanye.
Dari empat dapil yang ada, muka-muka para caleg di baliho, papan iklan dan spanduk, stiker (media kampanye) hampir tidak ditemui bertemakan atau setidaknya menyerempet tentang lingkungan.
“Ini salah satu indikator, caleg yang bertarung belum memiliki kepekaan terhadap kerusakan lingkungan”, kata Budiman salah satu anggota Forum Mahasiswa Pecinta Lingkungan Manokwari (formalin) ketika mengikuti diskusi dengan tema Mungkinkah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di terapkan di Papua beberapa waktu lalu bersama elemen mahasiswa Manokwari.
Setali dengan sebut Joan Nandarsyah Putra yang juga menilai fakta tersebut, menurutnya Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah disahkan beberapa bulan lalu, ternyata tidak menjadi hal positif bagi para caleg untuk berkampanye tentang lingkungan dalam mendulang suara.
Begitu pula dengan pemilu terbuka, dirinya hampir tidak menemukan adanya caleg dan partai tertentu berkomitmen terhadap lingkungan, ujar mahasiswa UNIPA ini.
Mahasiswa yang akrab di sapa Olan ini melanjutkan, hingga saat ini dirinya sangat ragu terhadap para caleg ini bila terpilih, sebab urainya, tingkah laku mereka tidak menunjukan kepekaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Greenpeace salah satu organisasi lingkungan dunia membuktikan hal ini ketika memgundang seluruh partai dalam diskusi tentang lingkungan. Hanya tiga partai yang hadir dari seluruh partai yang di undang.
Inilah fakta yang mencegangkan, di tengah tidak terkontrolnya penebangan dan pembalakan hutan yang semakin mengerus. Kepekaan para calon anggota dewan ternyata hampir tidak ada.
Setidaknya hanya satu orang caleg dari Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Pemilihan Papua Barat yang membeberkan visi lingkungan di media kampanye. Ini mungkin karena tidak adanya dorongan dari masyarakat untuk memastikan setiap caleg minimal menuangkan visi peduli lingkungan ketika berkampanye.
Jumat, 06 Maret 2009
Part I : Jalan-jalan ke Teluk Wondama
Jalan-jalan ke Wondama
Pernah mendengar Teluk Wondama, biasa juga di sebut Wasior. Ini adalah salah satu kabupaten pemekaran yang berada di wilayah Papua Barat. Wasior di kenal masyarakat sebagai sebuah kabupaten yang memiliki situs sejarah yang cukup unik kedua di Tanah Papua setelah Manokwari. Tugu Salib. Di sini setiap tanggal 5 Februari masyarakat mengadakan ritual keagamaan memperingati masuknya Injil di Tanah Papua yang di bawa Otto dan Geisler. Masyarakat percaya, Otto dan Geisler sebelum sampai ke Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, telah lebih dulu berhenti di Teluk ini.
Teluk Wondama terdiri atas 7 distrik dan 53 kampung/desa dengan luas daerah seluruhnya 4.996 Km2. Sebelumnya, kabupaten ini hanya dapat di tuju dengan kapal kayu. Akses untuk masuk ke kabupaten ini semakin terbuka ketika kapal putih milik pelni menjadikan pelabuhannya sebagai salah satu pelabuhan tujuan. Sebelumnya, rute kapal putih hanya menyinggahi pelabuhan Manokwari, melewati Teluk Wondama ke Sorong dan Fak-fak. Dengan di bukanya rute ini menjadikan Teluk Wondama sebagai sebuah kabupaten baru yang banyak di singgahi para pendatang baru. Umumnya mereka yang masuk ke Teluk Wondama berasal dari Kabupaten Manokwari, Sorong, Nabire, Jayapura dan beberapa daerah lain di Papua, juga masyarakat dari luar Papua.
Sedangkan lapangan terbang yang di gunakan sampai saat ini, hanya dapat di singgahi oleh jenis pesawat berbadan kecil. Penerbanganya masih di batasi, pada hari rabu dan sabtu, bila pesawat masih di butuhkan untuk daerah lain, biasanya dialihkan pada hari minggu. Dalam seminggu penerbangan dari Manokwari hanya 2 kali.
Sebagai kabupaten baru, Teluk Wondama telah mengalami perubahan wajah yang cukup signifikan. Profil ini bisa di temui ketika kita memasuki kota kebupaten ini, tepatnya di Distrik Kota yang berjarak 50 meter dari pelabuhan. Potensi Perikanan dan Pertanian merupakan andalan kabupaten ini. Saat ini juga telah ditemukan beberapa tempat sebagai sumber semen dan batubara. Selain itu, parawisata bawah laut dan Pulau Room juga menjadi andalan. Teluk Wondama, telah beberapa kali di publikasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Majalah Nasional dan Majalah yang di kelola sendiri.
Sampai saat ini, Teluk Wondama telah berusaha melakukan terobosan pembangunan di segala bidang. Infrastuktur pemerintahan seperti perkantoran telah di bangun. Namun, dalam waktu dekat baru akan diaktifkan. Perumahan rakyat, telah di lakukan di beberapa tempat, termasuk pada distrik-distrik yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga telah nampak, dari berbagai jenis bantuan dan kemudahan akses.
Jalan darat telah di tingkatkan pada beberapa titik, sehingga bila menggunakan kendaraan roda dua dan empat, cukup menyenangkan. Hanya saja, kendaraan roda empatnya masih kurang. Yang cukup mengasyikkan, karena namanya teluk, kita akan lebih sering juga menggunakan Long Boat atau Speed Boat atau semacamnya untuk menuju ke Pulau-pulau lain.
Arah pembangunan kabupaten ini, rencananya akan menuju ke “selatan”, sebutan akrab masyarakat setempat. Sehingga umumnya jalan menuju kesana, perumahannya di tata dan kelola secara terpadu. Ini sangat terlihat jelas, ketika kita memasuki jalan ke arah selatan. Selain itu, berbagai perkantoran dan gedung-gedung milik pemerintah hampir seluruhnya terkonsentrasi di daerah ini.
Senin, 02 Maret 2009
Gempa Manokwari Membawa Berkah Bagi Parpol
Manokwari - Gempa duplet (Kompas Ciber Media) yang terjadi minggu, 4 Januari menjelang pagi di Manokwari membawa berkah bagi partai politik peserta pemilu 2009. Parpol yang menangkap situasi ini langsung membentuk posko bencana di setiap sekretariat partai bersangkutan. Partai Golkar, Demokrat, PDIP dan lainnya menjadi partai yang paling cepat merespon situasi ini, coba menangkap simpati rakyat.
Gempa susulan selang tiga jam kemudian, lebih besar. Merubuhkan beberapa hotel dan rumah serta merusak pemukiman dan fasilitas lainnya. Masyarakat serentak panik. Bagi mereka yang mendiami daerah sekitar pantai langsung mencari tempat aman di daerah lebih tinggi.
Situasi ini nampak hampir di seluruh daerah pantai yang ada di Manokwari hingga ke kampung-kampung. Bedanya, masyarakat kampung di beberapa tempat, mengungsi dengan keadaan seadanya. Seperti yang di beritakan beberapa media cetak dan elektronik. Ribuan rumah roboh dan rusak, korban luka-luka juga tidak sedikit.
Merespon keadaan demikian, beberapa partai langsung menurunkan bantuan mereka ke beberapa tempat, sekitar kota Manokwari dan kampung-kampung terjangkau. Parpol memberikan bantuan bahan makanan.
Hal ini di anggap wajar oleh sebagian masyarakat, namun tidak sedikit juga yang merespon dengan tanda tanya besar. Masyarakat kampung Yoan Soribo di Distrik Masni misalnya, menolak menyamakan bantuan pemerintah dan parpol. “Bantuan pemerintah beda dengan parpol”, kata warga, Oscar Maidodga.
Untuk beberapa partai, setiap jenis bantuan yang di bagikan ke korban bencana selalu di lengkapi dengan atribut partai yang di bawa pengurus serta caleg dari partai bersangkutan, semuanya dilengkapi dengan uniform. Sambil membagikan bantuan tidak jarang individu partai juga berbicara banyak sambil menunjuk ke arah gambar tertentu yang terdapat pada bantuan yang di bagikan tersebut.
Gempa susulan selang tiga jam kemudian, lebih besar. Merubuhkan beberapa hotel dan rumah serta merusak pemukiman dan fasilitas lainnya. Masyarakat serentak panik. Bagi mereka yang mendiami daerah sekitar pantai langsung mencari tempat aman di daerah lebih tinggi.
Situasi ini nampak hampir di seluruh daerah pantai yang ada di Manokwari hingga ke kampung-kampung. Bedanya, masyarakat kampung di beberapa tempat, mengungsi dengan keadaan seadanya. Seperti yang di beritakan beberapa media cetak dan elektronik. Ribuan rumah roboh dan rusak, korban luka-luka juga tidak sedikit.
Merespon keadaan demikian, beberapa partai langsung menurunkan bantuan mereka ke beberapa tempat, sekitar kota Manokwari dan kampung-kampung terjangkau. Parpol memberikan bantuan bahan makanan.
Hal ini di anggap wajar oleh sebagian masyarakat, namun tidak sedikit juga yang merespon dengan tanda tanya besar. Masyarakat kampung Yoan Soribo di Distrik Masni misalnya, menolak menyamakan bantuan pemerintah dan parpol. “Bantuan pemerintah beda dengan parpol”, kata warga, Oscar Maidodga.
Untuk beberapa partai, setiap jenis bantuan yang di bagikan ke korban bencana selalu di lengkapi dengan atribut partai yang di bawa pengurus serta caleg dari partai bersangkutan, semuanya dilengkapi dengan uniform. Sambil membagikan bantuan tidak jarang individu partai juga berbicara banyak sambil menunjuk ke arah gambar tertentu yang terdapat pada bantuan yang di bagikan tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)