SBY BERBUDI MENDAHULUI
Manokwari - Tim Sukses Gabungan Jusuf Kalla-Wiranto sebagai Capres dan Cawapres hasil koalisi partai Golkar-Hanura di Provinsi Papua Barat (PB) terbentuk hari ini (24/5).
Rapat deklarasi memilih Dominggus Buiney sebagai Koordinator Wilayah didampingi Wakil Ketua, Ya’aqub Mussa’ad dari Hanura dan Drs. Tunggul Wijaya dari Golkar sebagai Sekretaris.
Dari rapat yang gelar di Sekretariat Golkar Jalan Percetakan Negara Sanggeng-Manokwari ini juga disepakati rencana revisi tim pemenangan karena terlalu “gemuk”, usul Buiney yang juga Wakil Bupati Manokwari.
Di kuatirkan tim malah tidak efektif bekerja, “kita belajar dari pengalaman masa lampau” tambah H.N.N Bauw, Moderator rapat.
Untuk mempercepat kerja tim meski waktu kampaye belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari senin (26/5) tim ini akan di SK-kan, setelah dikirim ke Jakarta.
Rencananya, tim sukses gabungan ini juga akan dibentuk di seluruh Kabupaten/Kota Papua Barat.
Tim SBY Berbudi
Sementara itu, Capres dan Cawapres, SBY-Budiono yang di usung PKS, PAN, PPP, PKB dan Demokrat membentuk tim kampanye Papua Barat, malam Jum’at (22/5), lebih cepat dua hari dari Tim JK-WIN.
Tim Pemenangan SBY-Berbudi Provinsi Papua Barat memilih Robby Nauw dari Demokrat sebagai Ketua, dibantu Yan Arwan dari PKB sebagai Wakil Ketua. Sekretaris dipercayakan pada Rahmat C. Sinamur, Ketua DPW PAN dan Hasyim Rahakbauw dari PPP sebagai Wakil Sekretaris. Sementara Bendahara dijabat Mugiono, Ketua DPW PKS Papua Barat.
Komposisi tim ini juga diikuti oleh partai yang tak lolos Parliementary Tresshold (PT)- seperti Partai Patriot, PIS, PBR, PPRN, PDS, Partai Barnas, PPI, PBB, Partai Pelopor dan PPPI. Hari ini, Tim pemenangan SBY berbudi telah berangkat ke Jakarta untuk mempercepat SK mereka. (Duma T. Sanda)
tag Pilpres, 16.45 WIT
Sabtu, 23 Mei 2009
Minggu, 17 Mei 2009
Opini Rencana Penutupan Lima-Lima Maruni Manokwari
Teguh
Perkumpulan Terbatas Peduli Sehat (PTPS) Manokwari
“Tak ada gunanya menutup lokalisasi 55 tanpa perencanaan dan tindakan komprehensif yang nyata. Hanya akan memperburuk keadaan Manokwari yang semakin marak dengan aktivitas prostitusi dan pelecehan seksual.
Beberapa tempat di Papua memang tidak punya lokalisasi semacam 55, tapi aktivias prostitusinya berlangsung di rumah –rumah kos atau warung remang – remang. Apakah ini tidak lebih berbahaya??.
Yang harus diselesaikan adalah sumber masalahnya yakni kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mari selesaikan dan hentikan aktifitas prostitusi dengan arif dan bijaksana.
Prosesnya harus baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar, perlu diingat, menyelesaikan satu masalah sosial dengan tidak bijak akan menimbulkan masalah sosial lainnya.” (m’bun)
Yogi Marianto
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Barat.
“Penutupan lokalisasi 55 di Maruni tak bisa menyelesaikan masalah HIV/ AIDS di Manokwari, sebaliknya, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS akan mendapat tantangan dan masalah serius.
Penutupan lokalisasi akan diikuti peningkatan jumlah lokasi – lokasi praktek seks komersial terselubung terutama di kota Manokwari. Dengan demikian penyebaran HIV/ AIDS sulit dikontrol.
Jauh lebih baik, jika praktek komersialisasi seks dilokalisir seperti saat ini. Sebab kebijakan penanggulangan HIV/ AIDS, bisa diberlakukan secara lokal di lokalisasi.. Misalnya aturan pakai kondom.
Lagi pula, latar belakang dilokalisirnya aktivitas PSK di Maruni, di pertengahan tahun 80-an dimaksud untuk meminimalkan jumlah lokasi – lokasi yang dulu banyak terdapat di kota Manokwari.
Pada prinsipnya, kami memandang bahwa rencana ini bukan solusi yang baik terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS.” (m’bun)
Roberth K.R Hammar S.H M.H
Staf Ahli Bupati Manokwari Bidang Hukum dan Politik
“Rekomendasi tim legislasi soal penutupan lokalisasi 55 Maruni telah dipikirkan mendalam dan menyeluruh mulai dari penyakit sosial, penegakan hukum, dan kaitannya dengan subtansi raperda kota Injil.
Ada dua subtansi hukum yakni alat rekayasa sosial yang berfungsi mengubah perilaku masyarakat dan alat kontrol sosial.
Pemerintah membuat regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi baik. Anggapan bahwa membiarkan lokaliasasi tetap ada agar tak terjadi pemerkosaan boleh saja, namun tidak ada ciri sosial yang jamin jika lokalisasi ditutup, pemerkosaan tak terjadi.
Semua kembali ke perilaku individu masing-masing. Publik pun harus paham bahwa rencana ditutupnya lokalisasi bukan karena penyakit HIV/AIDS, namun sebagai konsekuesi Manokwari sebagai kota Injil. Jika lokalisasi dipertahankan, tidak ada gunanya raperda kota Injil.” (ney/m’bun)
Ibu Sutini
Pemilik Wisma di Lokalisasi 55 Maruni
“Kami sudah dipinggirkan ke pinggir kota, kenapa mau dikorek – korek lagi. Kalau bisa pertahankan lokalisasi karena menyangkut masa depan anak – anak dan masyarakat. Lagi pula di sini sudah iijinkan.
Pemeriksaan kesehatan rutin dua kali seminggu. Tiga bulan sekali bahkan ada pemeriksaan sampel darah. Di sini, tiap PSK yang datang, belum langsung diijinkan praktek. Harus tes darah dulu, kalau sehat, bisa.
PSK wajib pakai kondom, kalau tamu mau ya nggak boleh dilayani. Tapi kadang tamunya marah – marah, katanya kurang enak. Kalau ditolak, (me)mukul.
Masyarakat di kota jangan selalu salahkan PSK, sebab kita tak pernah panggil bapak – bapak ke sini, mereka sendiri yang datang. Soal PSK Maruni yang praktek di kota itu tidak betul.
Yang praktek di kota memang pernah praktek di sini, tapi sudah dikeluarkan, makanya keliaran di kota. Kami sarankan, kalau bisa panti pijat yang buka praktek prostitusi dikumpul aja di sini jadi satu. (m’bun)
Perkumpulan Terbatas Peduli Sehat (PTPS) Manokwari
“Tak ada gunanya menutup lokalisasi 55 tanpa perencanaan dan tindakan komprehensif yang nyata. Hanya akan memperburuk keadaan Manokwari yang semakin marak dengan aktivitas prostitusi dan pelecehan seksual.
Beberapa tempat di Papua memang tidak punya lokalisasi semacam 55, tapi aktivias prostitusinya berlangsung di rumah –rumah kos atau warung remang – remang. Apakah ini tidak lebih berbahaya??.
Yang harus diselesaikan adalah sumber masalahnya yakni kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mari selesaikan dan hentikan aktifitas prostitusi dengan arif dan bijaksana.
Prosesnya harus baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar, perlu diingat, menyelesaikan satu masalah sosial dengan tidak bijak akan menimbulkan masalah sosial lainnya.” (m’bun)
Yogi Marianto
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Barat.
“Penutupan lokalisasi 55 di Maruni tak bisa menyelesaikan masalah HIV/ AIDS di Manokwari, sebaliknya, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS akan mendapat tantangan dan masalah serius.
Penutupan lokalisasi akan diikuti peningkatan jumlah lokasi – lokasi praktek seks komersial terselubung terutama di kota Manokwari. Dengan demikian penyebaran HIV/ AIDS sulit dikontrol.
Jauh lebih baik, jika praktek komersialisasi seks dilokalisir seperti saat ini. Sebab kebijakan penanggulangan HIV/ AIDS, bisa diberlakukan secara lokal di lokalisasi.. Misalnya aturan pakai kondom.
Lagi pula, latar belakang dilokalisirnya aktivitas PSK di Maruni, di pertengahan tahun 80-an dimaksud untuk meminimalkan jumlah lokasi – lokasi yang dulu banyak terdapat di kota Manokwari.
Pada prinsipnya, kami memandang bahwa rencana ini bukan solusi yang baik terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS.” (m’bun)
Roberth K.R Hammar S.H M.H
Staf Ahli Bupati Manokwari Bidang Hukum dan Politik
“Rekomendasi tim legislasi soal penutupan lokalisasi 55 Maruni telah dipikirkan mendalam dan menyeluruh mulai dari penyakit sosial, penegakan hukum, dan kaitannya dengan subtansi raperda kota Injil.
Ada dua subtansi hukum yakni alat rekayasa sosial yang berfungsi mengubah perilaku masyarakat dan alat kontrol sosial.
Pemerintah membuat regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi baik. Anggapan bahwa membiarkan lokaliasasi tetap ada agar tak terjadi pemerkosaan boleh saja, namun tidak ada ciri sosial yang jamin jika lokalisasi ditutup, pemerkosaan tak terjadi.
Semua kembali ke perilaku individu masing-masing. Publik pun harus paham bahwa rencana ditutupnya lokalisasi bukan karena penyakit HIV/AIDS, namun sebagai konsekuesi Manokwari sebagai kota Injil. Jika lokalisasi dipertahankan, tidak ada gunanya raperda kota Injil.” (ney/m’bun)
Ibu Sutini
Pemilik Wisma di Lokalisasi 55 Maruni
“Kami sudah dipinggirkan ke pinggir kota, kenapa mau dikorek – korek lagi. Kalau bisa pertahankan lokalisasi karena menyangkut masa depan anak – anak dan masyarakat. Lagi pula di sini sudah iijinkan.
Pemeriksaan kesehatan rutin dua kali seminggu. Tiga bulan sekali bahkan ada pemeriksaan sampel darah. Di sini, tiap PSK yang datang, belum langsung diijinkan praktek. Harus tes darah dulu, kalau sehat, bisa.
PSK wajib pakai kondom, kalau tamu mau ya nggak boleh dilayani. Tapi kadang tamunya marah – marah, katanya kurang enak. Kalau ditolak, (me)mukul.
Masyarakat di kota jangan selalu salahkan PSK, sebab kita tak pernah panggil bapak – bapak ke sini, mereka sendiri yang datang. Soal PSK Maruni yang praktek di kota itu tidak betul.
Yang praktek di kota memang pernah praktek di sini, tapi sudah dikeluarkan, makanya keliaran di kota. Kami sarankan, kalau bisa panti pijat yang buka praktek prostitusi dikumpul aja di sini jadi satu. (m’bun)
Kamis, 14 Mei 2009
LOMBA MENULIS
Media Indonesia membuat lomba menulis dengan judul, Memerangi Narkoba, Selamatkan Generasi Muda. silahkan klik di http/;www.mediaindonesia.com/guemauhidup. untuk melihat informasi lengkapnya.
लोम्बा मेनुलिस
Media Indonesia membuat lomba menulis dengan judul, Memerangi Narkoba, Selamatkan Generasi Muda. silahkan klik di http/;www.mediaindonesia.com/guemauhidup. untuk melihat informasi lengkapnya.
Sabtu, 02 Mei 2009
Info Demokrasi dari Pinggiran
Tulisan singkat ini adalah kumpulan situasi (pengetahuan dan pemahaman) masyarakat sebelum pemilu legislatif ketika saya berkesempatan melakukan perjalanan ke kampung-kampung tersebut. Untuk menjangkaunya menggunakan kendaraan roda empat hingga berjalan kaki.
Beberapa bulan terakhir ini, tepatnya mendekati bulan pemilu, saya menemukan sebuah fenomena baru dalam dunia politik yang jarang terjadi di Manokwari dan sekitarnya. Mungkin karena mulai berjamur dan sering di temui oleh masyarakat, Survei Politik. Namun sifatnya nasional. Sebenarnya cara seperti ini telah banyak di gunakan di tempat-tempat lain untuk melihat peta perubahan partai/figur tertentu terhadap partai/figur lain dalam sebuah pemilu/pilkada.
Sebab lain, Manokwari – Ibu Kota Provinsi ke 33 Papua Barat di Indonesia sehingga di masukkan dalam daftar Survei Nasional. Dalam menjalani pengalaman ini, menempatkan saya pada posisi sebagai penilai demokrasi secara tidak langsung. Berikut adalah fakta-fakta yang saya temui di daerah yang sempat di singgahi.
Di distrik Oransbari Kabupaten Manokwari sejumlah warga yang saya temui belum mengetahui cara memilih pada minggu akhir pemilu legislatif. Warga mengatakan tidak ada sosialisasi yang di lakukan dari lembaga berwenang atau semacamnya sebelumnya. Mama-mama menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan tidak mengetahui cara memilih. Keadaan ini lebih terasa di kampung-kampung terluar dari Distrik Oransbari.
Soal pilihan politik, warga umumnya mengaku akan bermuara pada caleg yang berasal dari kampung setempat atau marga terdekat. Ini kekesalan karena tidak di perhatikan para politisi yang telah terpilih sebelumnya. Padahal mereka mengaku ikut andil menaikkan para politisi itu ke parlemen. “kita sudah capek, kita tidak mau pilih mereka lagi, sekarang kita mau pilih orang dari kampung kita”, kata kepala suku setempat ketika berdiskusi bersama kami mewakili suara warganya.
Di Kampung Coisi Distrik Menyambou Kabupaten Manokwari saya mendapati hal yang hampir sama. Mama-mama sulit berbahasa Indonesia, kebanyakan dari mereka lebih banyak berdiam di kampung. Ini tidak jauh berbeda dengan para pria yang hampir mengalami keadaan yang sama. Terungkap juga kalau sebagian dari para ibu-ibu ini tidak mengenal Kepala Negara (Presiden) mereka, apalagi menyebut nama, tampaknya akan sulit.
Ketika kami menyodorkan gambar para tokoh nasional yang di dalamnya juga terdapat foto presiden dan wakil presiden saat ini, mama-mama ini menunjukkan antusias untuk melihat. Namun, mereka menunjukkan mimik wajah kaget. Sementara kedekatan mereka dengan para caleg juga tidak nampak. Katanya belum pernah ada partai atau caleg yang melakukan sosialisasi ke sana.
Kampung Coisi adalah salah satu kampung dari 50 kampung di distik itu yang jaraknya dari pusat kota Manokwari sekitar 40 Km. Untuk tiba di kampung ini harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam menanjak gunung yang berlerang sekitar 40 % dari distrik Menyambou.
Kondisi demikian sepatutnya tidak terjadi bila negara benar-benar melakukan fungsi pendidikan pada rakyat secara terpadu hingga ke kampung-kampung yang merupakan tempat pinggiran dari kota.
Beberapa bulan terakhir ini, tepatnya mendekati bulan pemilu, saya menemukan sebuah fenomena baru dalam dunia politik yang jarang terjadi di Manokwari dan sekitarnya. Mungkin karena mulai berjamur dan sering di temui oleh masyarakat, Survei Politik. Namun sifatnya nasional. Sebenarnya cara seperti ini telah banyak di gunakan di tempat-tempat lain untuk melihat peta perubahan partai/figur tertentu terhadap partai/figur lain dalam sebuah pemilu/pilkada.
Sebab lain, Manokwari – Ibu Kota Provinsi ke 33 Papua Barat di Indonesia sehingga di masukkan dalam daftar Survei Nasional. Dalam menjalani pengalaman ini, menempatkan saya pada posisi sebagai penilai demokrasi secara tidak langsung. Berikut adalah fakta-fakta yang saya temui di daerah yang sempat di singgahi.
Di distrik Oransbari Kabupaten Manokwari sejumlah warga yang saya temui belum mengetahui cara memilih pada minggu akhir pemilu legislatif. Warga mengatakan tidak ada sosialisasi yang di lakukan dari lembaga berwenang atau semacamnya sebelumnya. Mama-mama menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan tidak mengetahui cara memilih. Keadaan ini lebih terasa di kampung-kampung terluar dari Distrik Oransbari.
Soal pilihan politik, warga umumnya mengaku akan bermuara pada caleg yang berasal dari kampung setempat atau marga terdekat. Ini kekesalan karena tidak di perhatikan para politisi yang telah terpilih sebelumnya. Padahal mereka mengaku ikut andil menaikkan para politisi itu ke parlemen. “kita sudah capek, kita tidak mau pilih mereka lagi, sekarang kita mau pilih orang dari kampung kita”, kata kepala suku setempat ketika berdiskusi bersama kami mewakili suara warganya.
Di Kampung Coisi Distrik Menyambou Kabupaten Manokwari saya mendapati hal yang hampir sama. Mama-mama sulit berbahasa Indonesia, kebanyakan dari mereka lebih banyak berdiam di kampung. Ini tidak jauh berbeda dengan para pria yang hampir mengalami keadaan yang sama. Terungkap juga kalau sebagian dari para ibu-ibu ini tidak mengenal Kepala Negara (Presiden) mereka, apalagi menyebut nama, tampaknya akan sulit.
Ketika kami menyodorkan gambar para tokoh nasional yang di dalamnya juga terdapat foto presiden dan wakil presiden saat ini, mama-mama ini menunjukkan antusias untuk melihat. Namun, mereka menunjukkan mimik wajah kaget. Sementara kedekatan mereka dengan para caleg juga tidak nampak. Katanya belum pernah ada partai atau caleg yang melakukan sosialisasi ke sana.
Kampung Coisi adalah salah satu kampung dari 50 kampung di distik itu yang jaraknya dari pusat kota Manokwari sekitar 40 Km. Untuk tiba di kampung ini harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam menanjak gunung yang berlerang sekitar 40 % dari distrik Menyambou.
Kondisi demikian sepatutnya tidak terjadi bila negara benar-benar melakukan fungsi pendidikan pada rakyat secara terpadu hingga ke kampung-kampung yang merupakan tempat pinggiran dari kota.
Jumat, 01 Mei 2009
Kertas Suara Tertukar, Pemilu di Tunda
Fakfak – Proses pemilu pada Senin, (9/4) di TPS 1 (satu) Kampung Pasir Putih kelurahan Fakfak Utara dan TPS 2 (dua) Kampung Pasir Putih Kelurahan Fakfak Tengah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang telah berjalan akhirnya di batalkan. Pembatalan ini dilakukan karena kertas suara antar dua TPS tersebut tertukar.
Masyarakat yang sedang melakukan pemungutan suara di TPS 1 (satu) menemukan kejanggalan ini setelah diketahui kertas suara tidak sesuai dengan jumlah DPT. Setelah di telusuri, hal ini ternyata berlaku terbalik pada TPS 2, kertas suara melebihi jumlah DPT.
Informasi ini kemudian di lanjutkan pada KPU setempat. Setelah di lakukan pengecekan kembali, KPU membenarkan bahwa kertas suara di dua TPS tersebut benar tertukar.
Untuk menjaga kelangsungan Pemilu agar berjalan secara adil, dan mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, KPU akhirnya memutuskan untuk menunda pemilu di dua TPS itu hingga selasa, 13 April 2009. (Iriansyah)
Masyarakat yang sedang melakukan pemungutan suara di TPS 1 (satu) menemukan kejanggalan ini setelah diketahui kertas suara tidak sesuai dengan jumlah DPT. Setelah di telusuri, hal ini ternyata berlaku terbalik pada TPS 2, kertas suara melebihi jumlah DPT.
Informasi ini kemudian di lanjutkan pada KPU setempat. Setelah di lakukan pengecekan kembali, KPU membenarkan bahwa kertas suara di dua TPS tersebut benar tertukar.
Untuk menjaga kelangsungan Pemilu agar berjalan secara adil, dan mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, KPU akhirnya memutuskan untuk menunda pemilu di dua TPS itu hingga selasa, 13 April 2009. (Iriansyah)
Langganan:
Postingan (Atom)